Kisruh Pengadaan Seragam Batik SD Layang Bertingkat Semakin Menuai Sorotan Di Indikasi Kepala UPT SPF, Mark Up Anggaran
MAKASSAR SULAWESI SELATAN GERBANG INDONESIA TIMUR NEWS.COM —— Skandal Pengadaan Seragam Batik UPT SPF Kian Mengemuka: Indikasi Mark-Up Anggaran Libatkan Kepala UPT,” Polemik pengadaan seragam batik yang diperuntukkan bagi institusi di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Formal (SPF) semakin memanas.Rabu 03/08/2025.
Indikasi kuat adanya praktik mark-up anggaran dalam proyek pengadaan ini telah menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, dengan dugaan keterlibatan langsung Kepala UPT SPF.
Pada saat dikomprimasi Kepala sekolah, keceplosan mengungkap bahwa seragam batik tersebut dari pihak konveksi langganan tahun lalu,
“kisruh pengadaan seragam batik dilingkungan sekolah layang bertingkat” jalan Tijumbu Kelurahan parang layang Kecamatan Bontoala, ini mengacu pada dugaan adanya penggelembungan harga yang dilakukan secara berlapis, sehingga sulit untuk dilacak namun menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi pihak-pihak tertentu.
Kecurigaan ini mencuat setelah perbandingan harga seragam batik yang diadakan oleh UPT SPF dinilai jauh lebih tinggi dari harga pasaran untuk kualitas serupa.
Sumber yang tidak ingin identitasnya disebutkan mengungkapkan bahwa mekanisme mark-up dilakukan melalui serangkaian proses yang kompleks, melibatkan beberapa vendor dan tahapan pembayaran.
“Modusnya cukup rapi, harga dinaikkan secara bertahap dari level bawah hingga puncaknya, sehingga ketika sampai di tahap pembayaran akhir, harga sudah jauh melambung dari nilai wajar, “ujar salah satu sumber.
Sorotan utama kini tertuju pada Kepala UPT SPF, yang diduga kuat menjadi dalang atau setidaknya memfasilitasi praktik penggelembungan anggaran ini. Indikasi ini muncul dari kewenangan Kepala UPT dalam menunjuk vendor, menyetujui anggaran, dan memverifikasi laporan pertanggungjawaban.
Kecurigaan semakin menguat setelah pihak-pihak terkait enggan memberikan rincian transparan mengenai proses tender dan alokasi anggaran proyek pengadaan seragam batik tersebut.
Masyarakat, khususnya orang tua/wali murid yang merasa terbebani dengan harga seragam yang mahal namun kualitasnya diragukan, mulai menyuarakan kekecewaan mereka.
“Kami berharap seragam yang dibeli dengan uang rakyat punya kualitas yang baik dan harga yang wajar. Jika ada mark-up, ini jelas merugikan kami dan uang negara,”ungkap salah satu perwakilan orang tua murid.
Praktisi hukum dan aktivis anti-korupsi mendesak aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan atau Kepolisian, untuk segera melakukan penyelidikan mendalam.
“Ini bukan hanya masalah moral, tapi ada potensi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Aparat harus segera turun tangan, melakukan audit forensik menyeluruh, dan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Kepala UPT SPF, untuk dimintai keterangan,
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintahan dan pendidikan.
Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pengadaan barang dan jasa publik, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti pendidikan, adalah sebuah keniscayaan.
Diharapkan, pihak berwenang segera bertindak cepat dan tegas untuk mengusut tuntas dugaan mark-up ini, memastikan para pelaku diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas institusi pendidikan.
Laporan dipublish tim red
